ULAMA, NEGARA, DAN KONTESTASI OTORITAS: KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMITE FATWA PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA

Junaidi, NIM.: 22200011135 (2024) ULAMA, NEGARA, DAN KONTESTASI OTORITAS: KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMITE FATWA PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ULAMA, NEGARA, DAN KONTESTASI OTORITAS: KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMITE FATWA PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA) 22200011135_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (ULAMA, NEGARA, DAN KONTESTASI OTORITAS: KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMITE FATWA PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA) 22200011135_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini bertujuan menjelaskan transformasi kebijakan halal di Indonesia khususnya terkait peralihan wewenang fatwa halal self-declare (pernyataan mandiri) dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama yang dimulai sejak Maret 2023, dan alasan mengapa hal ini dilakukan sebagai upaya yang dianggap bagian dari hegemoni negara terhadap wewenang yang selama ini melekat pada Komisi Fatwa MUI. Selain itu, Tesis ini juga mengkaji dampak peralihan wewenang fatwa halal pada negaraisasi fatwa dan kontestasi otoritas pada kedua lembaga tersebut. Diskusi fatwa halal di kalangan sarjana banyak memberikan perhatian terhadap aspek norma hukum Islam. Tesis ini melanjutkan diskursus fatwa halal di ranah sosial-politik dan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada kajian otoritas Weber dan Khaled Abou El Fadl. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Sumber data didapatkan dari wawancara, dokumentasi cetak maupun online baik dari media, laporan, buku dan lain sebagainya. Penelitian ini menyoroti temuan penting terkait perubahan dalam kebijakan halal di Indonesia. Upaya peralihan kebijakan halal dari MUI ke Kementerian Agama telah ada sejak beberapa waktu sebelumnya. Namun realisasinya terjadi pasca UU JPH dan UU Cipta Kerja. Alasan utamanya adalah MUI dianggap tidak efisien dalam mempercepat proses sertifikasi halal self-declare. Peralihan wewenang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui legislasi dan institusionalisasi. Hal ini menyebabkan ketegangan antara MUI dan negara, terutama terkait pembentukan kebijakan halal self-declare. Tesis ini beragumen bahwa pembentukan Komite Fatwa adalah bentuk hegemoni negara terhadap wewenang fatwa halal, dan juga mengubah peran fatwa dari rekomendasi menjadi formalisasi. Selain itu, Komisi Fatwa MUI lebih otoritatif dibandingkan Komite Fatwa dalam penetapan fatwa halal dilihat dari prosedur atau proses penetapan fatwa

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item