TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF BUS TRANS JOGJA (STUDI KASUS PERATURAN GUBERNUR DIY NO. 5 TAHUN 2008 )

BAYU RETNO PRABOWO, NIM.: 07380050 (2011) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF BUS TRANS JOGJA (STUDI KASUS PERATURAN GUBERNUR DIY NO. 5 TAHUN 2008 ). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF BUS TRANS JOGJA (STUDI KASUS PERATURAN GUBERNUR DIY NO. 5 TAHUN 2008 )) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TARIF BUS TRANS JOGJA (STUDI KASUS PERATURAN GUBERNUR DIY NO. 5 TAHUN 2008 )) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penentuan tarif angkutan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, meski hal tersebut tergolong sesuatu yang rumit namun penentuan tarif angkutan juga harus dapat mencerminkan keadilan dari kedua belah pihak yakni antara pengguna jasa dengan pihak penjual jasa. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008, bahwasanya pengoperasian angkutan umum Bus Trans Jogja harus tunduk dan berpedoman pada peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut diputuskan jika sistem pemungutan tarif Bus Trans Jogja di lapangan dikenakan tarif yang sama kepada penumpang jarak jauh maupun dekat. Tarif tidak dipungut menurut perhitungan jarak tempuh melainkan dipukul rata tanpa adanya ukuran seberapa jauh jarak dari masing-masing mereka yang ditempuh. Dengan demikian terdapat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut secara tidak langsung telah merugikan sebagian pihak yang utamanya pengguna jasa jarak dekat. Berangkat dari uraian tersebut diperoleh suatu pokok masalah, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan tarif Trans Jogja sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 5 Tahun 2008. Penelitian yang penyusun lakukan adalah merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dengan sifat penelitian yaitu bersifat preskriptif yang mana ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Adapun metode dalam pengumpulan data yaitu dari Pergub sendiri untuk kemudian dilanjutkan dengan mencari sumber data dari buku-buku dan juga internet dan dengan dianalisis menggunakan perspektif asas-asas muamalat. Dari hasil penelitian tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa penetapan tarif Bus Trans Jogja yang bersumber dari Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 dengan ketentuan tarif disamakan tidak sesuai dengan hukum Islam khususnya asas-asas muamalat. Karena dalam peraturan tersebut sebagian besar tujuan hukum Islam yang ada dalam asas muamalat tidak terpenuhi. Salah satunya peraturan tersebut kurang memperhatikan unsur keadilan, karena terbukti penetapan tarif tersebut telah memberatkan sebagian pihak utamanya pengguna jasa jarak dekat. Menurut ketentuannya suatu aturan dibuat harus dapat memberi manfaat dan rasa adil di setiap pihak, maka dari itu kebijakan dan kearifan harus lebih diwujudkan lagi agar dapat menentramkan berbagai pihak. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item