TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT DARUL RIZQI BOROBUDUR

DESI RAHMAWATI, NIM.: 06380036 (2011) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT DARUL RIZQI BOROBUDUR. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT DARUL RIZQI BOROBUDUR) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT DARUL RIZQI BOROBUDUR) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pada dasarnya, BMT merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam tentang bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba dan menghimpun serta menyalurkan dana dan orientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. BMT Darul Rizqi adalah salah satu BMT yang baru berdiri dan berkembang di Borobudur. Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan di BMT Darul Rizqi, terdapat sebuah keunikan. Ketika sebagian besar BMT mencari kemudahan dalam pemasaran produk pembiayaannya dengan menjadikan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama, BMT ini justru menjadikan produk mudarabah sebagai produk unggulan dengan prosentase 90% dari seluruh pembiayaan yang ada dalam transaksi di BMT Darul Rizqi dan tidak mengubahnya menjadi akad murabahah seperti yang dilakukan oleh BMT-BMT yang lain. Selain itu, BMT Darul Rizqi juga menetapkan bagi hasil dengan cara flat. Dengan mencermati keadaan di atas itulah yang menjadikan penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi, untuk mengetahui apakah hukum Islam membolehkan praktek mudarabah yang demikian atau tidak. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil pokok masalahnya, yaitu mengenai akad dan penetapan bagi hasil untuk pembiayaan mudarabah. Permasalahan yang muncul di atas, dilihat dari penetapan keuntungan dalam praktek pembiayaan. Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitik dengan pengumpulan data melalui: observasi, interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif dengan pendekatan normative. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan, bahwa dalam aplikasinya, akad mudarabah tersebut telah memenuhi syarat karena di dalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan sigah. Selain syarat-syarat akad yang telah terpenuhi, akad tersebut juga dibuat berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan para pihak, sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Maka akad perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada pelaksanaan pembiayaan mudarabah, BMT menerapkan bagi hasil dengan mekanisme flat. Penetapan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa BMT harus mengenakan biaya untuk mudarib, karena BMT pun harus membayar ongkos untuk bisa memberikan pembiayaan. Karena dana yang disalurkan BMT adalah milik masyarakat yang diamanahkan pada BMT, maka BMT harus sangat berhati-hati dalam penyalurannya. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item