TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM DALAM HUKUM POSITIF

Deni Nuryani, NIM.: 04380002 (2008) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM DALAM HUKUM POSITIF. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM DALAM HUKUM POSITIF) 04380002_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (28MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN KENAIKAN UPAH MINIMUM DALAM HUKUM POSITIF) 04380002_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (47MB)

Abstract

Tiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya yaitu melalui mel bekerja. Aktualisasi bekerja ada yang berwiraswasta dan bekerja pada orang lain. Bagi yang bekerja pada orang lain, salah satu resiko yang dihadapi bagi pekerja/buruh adalah adanya penangguhan kenaikan upah minimum. Untuk itu, negara berhak turut campur meminimalisir resiko penangguhan kenaikan upah minimum terhadap pekerja/buruh. Peran negara ini diperlukan karena biasanya para pekerja/bunah menjadi pihak yang dinagikan ketika terjadi penangguhan kenaikan upah minimum dari majikan /pengusaha. Terbentuklah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya terkandung pembahasan tentang penagguhan kenaikan upah minimum dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum. Berangkat dari alasan inilah penyusun tertarik untuk membahas tentang Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 dipandang dari hukum Islam. Tajuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum Penangguhan Upah Minimum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian berjenis library research, yaitu penggunaan data literatur yang berkaitan dengan tema seputar hukum penangguhan kenaikan upah minimum beserta aspek-aspek bukumnya. Operasionalisasi dari library research ini adalah: Pertama, teknik pengumpulan data yang diambil dari tiga kategori pustaka, yaitu data umum seputar penangguhan kenaikan upah minimum sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum, sumber sekunder yang berasal dari hasil pemikiran Fiqihiyah dari para ahli hukum Islam mengenai aspek-aspek hukum ketenagakerjaan dan buku-buku yang secara tidak langsung terkait dengan tema yang menjadi kajian penyusun Kedua, Analisis data berupa analisis deduksi, yaitu seputar pengupahan untuk selanjutnya digunakan untuk menilai kejadian-kejadian umum dari hukum penangguhan kenaikan upah minimum, utamanya dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans R1 No. Kep.231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Kenaikan Upah Minimum, serta untuk menganalisinya menggunakan metode maslahat akumursalat, yaitu menekankan tervapsinya formaslahatan bersama. Setelah melalui tahapan analisis data, penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa penangguhan kenaikan upah minimum yang disebabkan perusahaan tidak mampu, diperbolehkan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang tidak mampu itu dipaksakan untuk membayar upah minimum sesuai dengan upah minimum yang berlaku maka dampak yang ditimbulkan adalah perusahaan ursebut mengalami kehancuran dan para buruh akan kehilangan pekerjaannya

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item