GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLIWARIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA

OKTI VIANI JASMANTI, NIM.: 07360066 (2011) GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLIWARIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLIWARIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLIWARIS TERSANGKA ATAU TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes) dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kerugian negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena menyerang dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Sebagai upaya untuk memberantas korupsi telah diberlakukan. Seperti diterapkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu dilengkapi dengan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berserta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Tetapi belum juga menurunkan Indeks Persepsi korupsi negara Indonesia. Sistem hukum pemidanaan belum cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Karena sistem pemidanaan mempunyai kelemahan dimana bila tersangka atau terdakwa korupsi meninggal dunia maka negara berhenti untuk melakukan hukuman. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan dibuatkannya peraturan mengenai gugatan perdata (pertanggung jawaban secara perdata) terhadap ahli waris tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi. Cara ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menegakkan hukum di Indonesia khususnya untuk mengembalikan harta korupsi yang meninggal dunia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sejauh mana hukum Islam merespon adanya pertanggungjawaban gugatan perdata pada tindak pidana korupsi sebagai langkah awal yang bertujuan mengembalikan kerugian negara. Tetapi hal ini masih menjadi pro-kontra di dalam hukum pidana Indonesia. Untuk itu di sini akan lebih ditegaskan lagi untuk mengetahui kebolehan menggugat perdata ahliwaris tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia dengan adanya pendekatan metodologi ushul fiqh yakni qiyas (analogi). Adapaun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah metode penelitian kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif, data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut, artikel-artikel, media masa, dan beritaberita yang membahas tentang pokok permasalahan tersebut. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan analisis komparatif yaitu bagaimana memperbandingkan antara hukum Islam dan hukum pidana positif memandang adanya gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia. Dari hasil penelitian yang diperoleh, mengenai masalah gugatan kepada ahli waris pelaku korupsi yang meninggal dunia diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal tersebut dianalogikan dengan hutang yang harus dibayar. Karena pada prinsispnya setiap pelaku tindak kejahatan tidak hanya diterapkan tanggungjawab pemidanaan tetapi juga tanggungjawab perdata (mas'uliyyah madaniyyah) dan bila tanggungjawab perdata belum dipenuhi tetapi pelaku meninggal dunia hal tersebut akan menjadi hutang dan kewajiban hutang dalam hukum Islam setelah pelaku meninggal dunia dibebankan kepada ahliwarisnya. Jadi hal ini sesuai dengan hukum Islam. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item