STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ALIRAN SESAT TAHUN 2005-2007

Aufus Syuhada', NIM.: 02521087 (2009) STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ALIRAN SESAT TAHUN 2005-2007. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ALIRAN SESAT TAHUN 2005-2007) 02521087_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (13MB) | Preview
	Text (STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ALIRAN SESAT TAHUN 2005-2007) 02521087_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (29MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas kebaragaman, meliputi suku, etnik, adat istiadat, budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama. Adanya realitas Islam sebagai agama yang dianut mayoritas warga negara, tidak kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin adanya kebebasan beragama dan menolak diskriminasi. Di sisi lain, kondisi umat Islam Indonesia terdiri dari berbagai golongan, aliran atau paham keagamaan. Adanya perbedaan yang dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan, pemahaman, dan budaya dalam memahami Islam tidak jarang telah menimbulkan gesekan dan klaim kebenaran atas pemahaman ajaran Islam yang paling sesuai dengan al Qur'an dan hadis. Hal ini telah mengakibatkan pada kondisi saling menyalahkan antar kelompok yang sering berujung pada kekerasan, termasuk pada kasus penyesatan yang telah dilakukan oleh MUI terhadap Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah. Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni berusaha menjelaskan dan menganalisis bagaimana fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah dalam kaitannya dengan kebebasan beragama serta bagaimana dampaknya bagi kehidupan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Pasal 28 dan 29 UUD 1945 secara tegas dan jelas telah menjamin adanya kebebasan beragama. Dalam Islampun selalu mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan karena itu merupakan sunnatullah, ajaran Islam melarang untuk saling menyesatkan atau mengkafirkan kepada kelompok atau individu lain. Karena dalam al Qur'an dijelaskan bahwa setiap kelompok mempunyai tujuan, Allah hendak menguji dengan perbedaan ini supaya umat manusia berlomba untuk mengejar kebaikan. Dengan demikian, fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah dan al Qiyadah al Islamiyah dalam perspektif konstitusi dan undang-undang kebebasan beragama telah melebihi otoritasnya sebagai lembaga keagamaan. Karena negara Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara agama. Dalam Islam pun tidak ada yang mempunyai otoritas untuk menentukan sesat atau tidaknya suatu paham keagamaan selain Allah itu sendiri. Di samping itu, pengeluaran fatwa yang kurang memperhatikan kondisi sosial yang sedang mengitarinya akan memunculkan berbagai dampak terhadap kehidupan beragama.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item