PERILAKU POLITIK SANTRI DALAM PILKADA DI KAB. KLATEN TAHUN 2005 DI PONPES AL MUTAQIEN

Fajar Tri Awan, NIM.: 03370291 (2007) PERILAKU POLITIK SANTRI DALAM PILKADA DI KAB. KLATEN TAHUN 2005 DI PONPES AL MUTAQIEN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERILAKU POLITIK SANTRI DALAM PILKADA DI KAB. KLATEN TAHUN 2005 DI PONPES AL MUTAQIEN) 03370291_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (23MB) | Preview
	Text (PERILAKU POLITIK SANTRI DALAM PILKADA DI KAB. KLATEN TAHUN 2005 DI PONPES AL MUTAQIEN) 03370291_BAB II sampai BAB III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (42MB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kiranya telah mengakomodasi aspirasi rakyat. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat diselenggarakan secara langsung sesuai dengan Pasal 24 Ayat 5, tentang tata cara pelaksanaan Pilkada, di mana calon langsung dipilih oleh masyarakat. Santri, sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai hak yang sama, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Di samping itu, santri mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pembangunan dalam bidang politik. Pilkada di Kabupaten Klaten diselenggarakan pertama kali pada tanggal 26 September 2005. Pemilihan Pondok Pesantren Al Mutaqien sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa Pondok Pesantren Al Mutaqien adalah pondok pesantren terbesar yang berada di Kabupaten Klaten dengan jumlah santri terbanyak. Selain itu, di pondok tersebut terdapat seorang kiai yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat, baik di pesantren maupun di luar pesantren. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Al Mutaqien yang berada di Kabupaten Klaten. Data diambil dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Populasi penelitian ini adalah sebagian santri yang mempunyai hak suara di Pondok Pesantren Al Mutaqien, dengan jumlah 60 santri dari total 600 santri yang belajar di pondok tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung yang pertama kali diadakan di Kabupaten Klaten pada tahun 2005 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan mekanisme tata cara Islam, yang menekankan prinsip musyawarah, ijma, dan kesepakatan bersama dalam proses pemilihan seorang pemimpin. Perilaku santri di Ponpes Al Mutaqien dalam mengikuti perkembangan pasangan calon sangat jarang terjadi karena kesibukan para santri dalam mengikuti program pondok pesantren dan belajar di madrasah. Kampanye pasangan calon berjalan sebagaimana mestinya, dan kebanyakan santri memilih untuk mengikuti kampanye yang dilakukan secara terbuka dengan alasan bahwa mereka menganggap kampanye ini sebagai ajang pesta rakyat, sehingga mereka bebas mengeluarkan segala ekspresinya dengan berpawai di kota-kota. Selain itu, kampanye yang dilakukan secara terbuka memungkinkan mereka untuk langsung mendengarkan program kerja dari masing-masing calon. Secara umum, sikap atau perilaku santri berkaitan dengan dukungan pada pasangan calon kepala daerah diwujudkan dengan sikap biasa-biasa saja atau netral. Kiai atau pengasuh sebagai pemimpin tertinggi di Pondok Pesantren Al Mutaqien juga menunjukkan sikap netral, tidak mendukung calon tertentu, dan memberikan saran kepada seluruh santrinya untuk menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak masing-masing. Tradisi dan sikap yang demikian kiranya juga mempengaruhi perilaku politik santri dalam menentukan sikap, yang berdampak pada tidak mendukung calon-calon tertentu. Santri memperoleh informasi mengenai tata cara sosialisasi pelaksanaan Pilkada dari selebaran-selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum, yang biasanya disebarkan oleh para tim sukses. Selebaran tersebut dijadikan ajang untuk mencari dukungan. Perlu diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, khususnya di Ponpes Al Mutaqien, terdapat banyak permasalahan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana penunjang akses informasi akibat kurang optimalnya kinerja KPUD. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku politik santri dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Klaten tahun 2005, berkaitan dengan mengikuti perkembangan pasangan calon, kampanye, pemberian dukungan, sosialisasi, sampai penggunaan hak pilih, berjalan dengan baik. Walaupun ada kekecewaan dari pihak santri karena tidak adanya warga NU yang maju mewakili mereka. Kiai sebagai pemimpin tertinggi di Ponpes Al Mutaqien ternyata juga tidak mendukung calon-calon tertentu, sehingga sikap tersebut cenderung diikuti oleh para santri yang memperlihatkan sikap netral.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item