KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Citra Reza, NIM.: 20103070052 (2024) KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) 20103070052_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) 20103070052_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pejabat negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 melalui tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini mengatur hak pejabat negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, untuk terlibat dalam kampanye pemilu dengan syarat tertentu, seperti tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan. Kontroversi terkait implementasi ketentuan ini, terutama menyangkut pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan pejabat negara untuk berkampanye, menimbulkan kritik tentang potensi pelanggaran prinsip netralitas dan keadilan dalam pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua, Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurut perspektif siyasah dusturiyah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis hukum positif dan perspektif Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian dari hukum tata negara Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menginterpretasikan aturan hukum yang ada, serta mengevaluasi implementasinya dalam konteks keterlibatan pejabat negara dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pejabat negara dalam kampanye berpotensi merusak prinsip netralitas dan keadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut mengenai dampak keterlibatan pejabat negara dalam pemilu dan memberikan rekomendasi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih adil dan netral.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item