PERJANJIAN JUAL BELI AIR ANTARA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA DENGAN PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Maunah, NIM.:04380037 (2008) PERJANJIAN JUAL BELI AIR ANTARA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA DENGAN PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PERJANJIAN JUAL BELI AIR ANTARA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA DENGAN PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 04380037_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (29MB) | Preview
	Text (PERJANJIAN JUAL BELI AIR ANTARA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA DENGAN PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 04380037_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (55MB)

Abstract

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalat antara satu orang dengan yang lain sebagai bentuk kerjasama dalam rangka mencukupi kebutuhan masing- masing pihak. Oleh karena itu, dalam proses muamalat harus ada unsur salin rida antar pihak yang melakukan proses muamalat dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara' diantaranya adalah: para pihak (al-aqidan), pernyataan kehendak (sigat al-'aqd), obyek akad (mahall al-'aqd), dan tujuan akad (maudu al-aqd). Bila syarat-syarat ini terpenuhi, maka terwujudlah rida (perizinan). Tetapi perizinan tidak cukup hanya ada (terwujud), tetapi keadaannya juga harus sempurna dan sah. Untuk sahnya (sempurnanya) perizinan, maka harus bebas dari cacat kehendak (cacat rida). Cacat kehendak (cacat rida) dalam hukum kontrak Islam ada empat macam, yaitu paksaan (al-ikrah), penipuan (al-tagrir), kekhilafan (al-galat), ketidakseimbangan prestasi (al-gabn). Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan pelanggan terdapat adanya cacat kehendak dengan unsur rida diantara kedua belah pihak, mereka melakukan perjanjian jual beli air dengan prosedur pendaftaran yang dilengkapi dengan isi perjanjian: 1. Tidak akan menuntut ganti rugi apabila aliran tidak memuaskan 2. Sanggup menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku. 3. Apabila kami melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak, sanggup menerima sanksi pemutusan sambungan kepersil kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji bagaimana perjanjian jual beli ini dilihat dalam pespektif hukum Islam dan faktor pendorong calon pelangan menandatangani kontrak perjanjian jual beli air ini. Oleh karena penelitian ini bersifat field research, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara normatif-sosiologis, dengan menggunakan analisis secara induktif untuk menemukan hukum Islam mengenai kontrak perjanjian jual beli yang dibuat secara sepihak oleh pihak PDAM Tirtamarta dan penandatangan oleh calon pelanggan sebagai wujud rida dalam jual beli air tersebut. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli air antara PDAM Tirtamarta Yogyakarta dengan pelanggan merupakan bentuk jual beli tertulis melalui formulir berlangganan sebagai bentuk perwujudan jub dan qabul Isi dari formulir perjanjian jual beli tersebut merupakan bentuk perjanjian baku yang tetap mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawan, namun setiap kerugian yang timbul akan tetap ditanggung oleh para pihak kecuali jika klausula tersebut merupaka klausula yang dilarang berdasarkan pasal 18 UUPK. Adapun menurut perspektif hukum Islam perjanjian jual beli yang berisi klausula eksonerasi tersebut adalah dibolehkan selama poin-poin yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk kermaslahatan, berdasarkan kaidah "Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan".

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item