PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Faiq Tobroni, NIM.: 21303011006 (2024) PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA. Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA) 21303011006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PEMBATASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DALAM PELARANGAN KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA) 21303011006_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Pelarangan Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu bentuk pembatasan ekspresi keagamaan. Pelarangan ini menarik dikaji karena ekspresi keagamaan merupakan bagian HAM yang dijamin eksistensinya dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana karakteristik ekspresi keagamaan dari gerakan Khilafah tersebut? Bagaimana polemik relasi agama dan negara akibat ekspresi tersebut? Bagaimana pelarangan Khilafah ditinjau dari pemenuhan syarat pembatasan HAM? Serta, mempertanyakan bagaimana idealitas pembatasan ekspresi keagamaan untuk konteks Indonesia? Penelitian menggunakan teori alienasi agama, relasi agama dan negara, dan pembatasan HAM untuk menganalisis pelaksanaan pembatasan ekspresi keagamaan dalam pelarangan Khilafah HTI. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Analisis dilakukan dengan tahapan deskripsi, eksplanasi dan konklusi. Hasil penelitian menemukan sebagai berikut. Pertama, Khilafah HTI merupakan ekspresi keagamaan yang alienatif. HTI telah mengalienasi konsep Khilafah yang seharusnya bermakna ajaran keagamaan tentang nilai kepemimpinan yang universal secara umum menjadi sistem baku pemerintahan versinya sendiri. Kedua, Khilafah menawarkan pola relasi agama dan negara yang sulit diterapkan di Indonesia. Ketiga, pelarangan Khilafah HTI telah memenuhi syarat pembatasan HAM, yang bisa dijelaskan dengan tinjauan yuridis, sosiologis dan filosofis. Keempat, kasus pelarangan Khilafah HTI menjadi pelajaran untuk memproyeksikan idealita pembatasan ekspresi keagamaan. Pemerintah harus konsisten memperhatikan prinsip kesebandingan, penafsiran ketat dan non diskriminatif dalam melakukan pembatasan ekspresi keagamaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item