ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN MOHAMMAD NATSIR

Rislamet, NIM.: 00360452 (2004) ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN MOHAMMAD NATSIR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN MOHAMMAD NATSIR) 00360452_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (20MB) | Preview
	Text (ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN MOHAMMAD NATSIR) 00360452_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (56MB) | Request a copy

Abstract

Hubungan Islam dan negara adalah suatu persoalan nyata yang dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam dituntut untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya, dan diharuskan selalu patuh pada keyakinannya serta sebisa mungkin berjuang untuk menegakkan apa yang telah diyakininya. Di sisi lain, negara mempunyai kekuasaan yang penuh dan vital dalam menentukan setiap keputusan yang menyangkut persoalan warga negaranya, yang tidak jarang keputusan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran umat Islam. Skripsi ini ingin mengungkapkan bagaimana hubungan Islam dan negara menurut pandangan Nurcholish Madjid dan Mohammad Natsir, serta di mana letak persamaan dan perbedaan serta bagaimana tipologi pemikiran keduanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yakni pendekatan yang menganggap bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi seorang pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang ada pada saat itu. Dengan demikian, pengaruh sosial-politik terhadap Nurcholish Madjid dan Mohammad Natsir juga ditelaah, sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran mereka. Dalam konteks politik Indonesia, dengan pandangannya ini, Nurcholish Madjid sebenarnya ingin mengatakan bahwa eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang intrinsik, dalam iklim politik Indonesia, lebih penting untuk dilakukan, sekaligus lebih kondusif bagi upaya pengembangan Islamisasi dalam sosok kulturalisasi masyarakat Indonesia modern. Hal ini kemudian mengandung makna bahwa gerakan-gerakan Islam seharusnya lebih menonjol sebagai gerakan budaya ketimbang sebagai gerakan politik yang simbolistis belaka. Pemikiran seperti ini, menurut hemat penyusun, lebih realistis dan membumi daripada yang mengidealkan bahwa Islam harus menjadi dasar negara ataupun pendirian sebuah negara Islam, mengingat tingkat pluralitas Indonesia sangat tinggi dan beragam. Oleh karena itu, perspektif substantif Nurcholish dalam wacana politik tampil dengan wajah pemikiran inklusif yang diiringi orientasi politik yang mengedepankan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Berbeda dengan Mohammad Natsir, ia agaknya cenderung formalistik. Hal ini bisa dilihat dari keinginannya menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yang pada intinya pemberlakuan syariat Islam dilakukan bila tidak bisa mendirikan negara Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item