IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Muhammad Fikri Nurzen Muhajir, NIM.: 20103070118 (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 20103070118BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
Preview	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 20103070118_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Download (717kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Kota Sukabumi membuat peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi. Namun peraturan daerah ini belum berjalan dengan sempurna karena masih banyak para pedagang kaki lima yang tidak menaati peraturan tersebut. Meskipun pemerintah telah memberikan solusi bagi pedagang kaki lima di wilayah Kota Sukabumi dan kebanyakan mayoritas pedagang kaki lima di Kota Sukabumi yang berjumlah 75% bukan asli orang Sukabumi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya para pedagang kaki lima, Ada beberapa jalan yang dilarang untuk pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Sukabumi, yaitu Jalan R. Syamsudin, SH, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Suryakencana, Jalan Siliwangi, Jalan Zaenal Zakse, Jalan Perpustakaan, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, Para pedagang kaki lima masih menggunakan Jalan-Jalan tersebut. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima telah dibuat untuk mengatasi masalah ini. Dengan mempertibangkan masalah tersebut, tujuan penelitian dilakukan untuk mengevaluasi dampak peraturan daerah No 10 tahun 2013 tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Sukabumi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut belum maksimal sepenuhnya. Menurut penelitian ini, pemerintah kota memiliki wewenang untuk menata dan mendorong pedagang kaki lima dengan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota. Menurut fiqih siyasah, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur masyarakatnya dan untuk memaslahatkan umat. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran tentang apa yang ada di dalamnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yang berarti pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, pengamatan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Peraturan Daerah No 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima telah diterapkan, implementasinya belum optimal karena masih ada beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan Pinggir Jalan. Ini akan berdampak besar pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kedua, dengan mempertimbangkan maslahah mursalah, kemaslahatan umat harus didukung oleh tujuan Maqasid Al-Syariah, Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota sukabumi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan Hifdz al-Din (memelihara agama), Hifdz al-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz al-‘aql (memelihara akal), Hifdz al-Mall (memelihara harta kekayaan), dan Hifdz al-Nasl (memelihara keturunan). Selain itu, pemerintah juga mengikuti prinsip-prinsip Maslahah Mursalah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item