HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Jazuli, NIM.: 99363515 (2008) HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) 99363515_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (20MB) | Preview
	Text (HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) 99363515_BAB II sampai BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (46MB) | Request a copy

Abstract

Hak terdakwa merupakan perlindungan terhadap pelaku yang didakwa melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan ini diberikan sebagai perlakuan sama dihadapan hukum untuk menghindari kesalahan yang dilakukan petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Walaupun aturan dengan jelas hak terdakwa diberikan akan tetapi bisakah hak tersebut diberikan secara total, sejauh mana masyarakat mengetahui haknya sebagai terdakwa. Pengetahuan masyarakat secara umum menurut peraturan perundangan dianggap sudah mengerti hukum secara menyeluruh. Padahal jika kita kaji lebih teliti hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Sehingga perlu disosialisasikan lebih hmjut dan terns menerus supaya pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin mendalam, baik tentang peraturan perundang-undangannya maupun konsekuensi jika ada pelanggaran. Hukum yang mengatur tentang hak terdakwa terdapat didalam hukum positif serta dalam hukum Islam. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hak terdakwa dalam hukum positif dan hokum Islam perlu dilakukan pene!itian yang bersumber dari literatur yang ada baik dari undang-undang maupun dari tulisan yang telah lebih dahulu ada dan membahas tentang hak terdakwa. Sehingga didapatkan data yang jelas dan akurat mengenai hak terdakwa baik secara hukum positif maupun Hukum Islam, juga bisa kita ketahui persamaan dan perbedaan tentang hak terdakwa dari kedua hukum tersebut. Pengetahuan tentang hak terdakwa akan melindungi siapa saja jika dirinya tersangkut sebuah permasalahan hukum, sehingga tidak akan terjadi lagi sebuah pelanggaran hak asasi manusia terutama hak terdakwa yang dilakukan oleh oknum aparat hukum yang memaksakan kehendak karena ketidaktahuan terdakwa tentang hak mereka.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item