REGULASI KEWAJIBAN HALAL DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA

Basmah Nafisah, S.Ag, NIM.: 22200011133 (2024) REGULASI KEWAJIBAN HALAL DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (REGULASI KEWAJIBAN HALAL DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA) 22200011133_BASMAH_NAFISAH_Bab 1 dan bab V penutup.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (REGULASI KEWAJIBAN HALAL DAN RESPON NON-MUSLIM DI YOGYAKARTA) 22200011133_BASMAH_NAFISAH_Bab II-Sebelum bab terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini bertujuan mengeksplorasi respon non-Muslim terhadap regulasi kewajiban halal dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diskusi regulasi halal di kalangan sarjana banyak memperhatikan unsur historis, politik, dan sosiologis dengan subjek produsen atau konsumen Muslim, namun, belum banyak penelitian yang menjadikan non-Muslim sebagai subjek utama. Tesis ini melanjutkan diskursus ranah sosial politik dengan fokus pada respon non-Muslim, mengingat penelitian sebelumnya yang disebutkan Syafiq Hasyim bahwa regulasi halal bisa menciptakan ketidakadilan bagi minoritas, namun penelitian ini belum menyentuh secara detail bagaimana respon non-Muslim tersebut. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, menggunakan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim, serta dokumentasi pada data-data yang relevan. Tesis ini juga menggunakan teori intercultural sensitivity (sensitivitas antarbudaya) dari Milton Bennett, sehingga penelitian melibatkan pola pikir yang mencakup kesadaran ideologi agama mereka dalam memandang norma yang berbeda. Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim di DIY, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, menunjukkan karakter ethnorelativisme. Non-Muslim memahami dan menerima regulasi halal sebagai akomodasi negara terhadap hakhak umat beragama yang berbeda. Penerimaan (acceptance) ini penting untuk menjaga relasi antarumat beragama, memberikan perlindungan terhadap Muslim, serta menghormati aturan pemerintah. Tokoh agama dan pelaku usaha non-Muslim juga tidak merasa terancam oleh syariatisasi atau islamisasi karena mereka melihat tujuan lain yang lebih pragmatis, terutama terkait ekonomi dalam mengikuti dinamika pasar. Namun terdapat juga kecenderungan etnosentrisme dari tokoh agama non-muslim dan tidak menganggap penting adanya sertifikasi tersebut terutama jika regulasi halal diterapkan bagi selain makanan dan minuman. Meskipun aturan ini cenderung dinilai favouritisme, atau memprioritaskan kepentingan Muslim (favouritisme), regulasi ini diterima selama tidak melarang hak non-Muslim untuk mengonsumsi atau memproduksi produk non-halal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item