PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)

Fandi Masrafiuddin, NIM.: 17103060082 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)) 17103060082_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA)) 17103060082_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Anak terlantar merupakan suatu kondisi dimana anak tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut disebabkan karena orangtua lalai dan tidak peduli terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya. Akibatnya anak menjadi terlantar dan tidak terurus serta jauh dari pengawasan keluarga. Fenomena keberadaan anak terlantar ini banyak ditemui dijalan-jalan perkotaan, mereka mengemis dan mengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5.128 anak terlantar yang terdaftar di BAPPEDA. Penanggulangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan razia anak terlantar yang berada dijalanan, serta nantinya akan dibina di Balai Rehabilitas Sosial dan Pengasuhan Anak. Dalam hukum Islam memelihara kehidupan al-nafs anak terlantar merupakan suatu kewajiban bagi kedua orangtua maupun negara. Terdapat dalam Qs. Al-Maidah (5): 32 dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak pasal 20 yaitu Negara, Pmerintah hingga masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif dan sumber data yang digunakan adalah wawancara, dokumen-dokumen kepustakaan, hukum Islam serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan-peraturan dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak terlantar sepenuhnya di tanggung oleh pemerintah serta peran penting orangtua dan masyarakat harus turut andil dalam melindungi dan memberi perhatian khusus kepada anak terlantar. Bentuk perlindungan dalam hukum Islam merujuk kepada Imam As-Syatibi dengan Maqāṣid Asy-Syarī’ahnya yang dimana terdapat lima hak pokok pada manusia. Begitupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item