INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG

M. Waritsul Firdaus F., S.H., NIM.: 21203012072 (2024) INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG) 21203012072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (INTERLEGALITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTEK PERKAWINAN ADAT KERATUAN MELINTING LAMPUNG) 21203012072_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menelaah sisi interlegalitas antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktek perkawinan adat di Keratuan Melinting, Lampung. Keratuan Melinting, sebuah komunitas adat yang menerima pengaruh kuat dari penyebaran Islam, memiliki hukum lokal yang mengatur interaksi sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Seiring dengan penerimaan Islam, hukum Islam juga berperan dalam prosesi perkawinan. Masuknya Islam melahirkan dua ketentuan hukum yang saling tumpang tindih terutama dalam persoalan perkawinan. Dalam rangka menelaah persoalan tersebut, fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana realitas pelaksanaan perkawinan adat Keratuan Melinting? Kedua, bagaimana keterkaitan/persinggungan (interlegality) hukum Islam dan hukum adat dalam praktek perkawinan adat Keratuan Melinting? Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dipergunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Penelitian ini sampai pada dua poin kesimpulan, yaitu (1) Pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat adat Keratuan Melinting pada dasarnya terbagi dalam 2 bentuk perkawinan, yaitu sebambangan dan mufakat tuho. (2) Interlegalitas yang terjadi terutama dalam proses perkawinan adat Keratuan Melinting nampak pada sisi fundamental berupa penentuan dan pelaksanaan dau balak. Dalam masyarakat adat, besaran dau balak sudah ditentukan secara tertulis dalam pedoman masyarakat adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit besaran dau balak berubah yang terjadi karena kesadaran penuh bahwa Islam tidak menentukan batas minimal mahar. Hal ini menunjukan bahwa dua hukum yang saling tumpang tindih dan menembus satu sama lain dapat bersinergi dan membuka interaksi yang kemudian terlaksananya prosesi perkawinan adat khususnya Keratuan Melinting.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item