TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE

Tifanie Feby Dewayantie, NIM.: 20103080039 (2024) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE) 20103080039_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN KRIM KILOAN NON BPOM DI MARKETPLACE) 20103080039_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Krim pemutih merupakan salah satu rangkaian produk skincare dengan kegunaan memutihkan kulit wajah, menyamarkan noda jerawat dan flek hitam serta memperhalus kulit wajah. Krim pemutih non BPOM yang marak beredar di marketplace tidak memiliki izin edar resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Maraknya krim pemutih non BPOM yang beredar di pasaran mengandung kandungan berbahaya seperi merkuri atau hidrokuinon yang dapat membahayakan kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai bentuk upaya perlindungan negara kepada konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan. Pelaku usaha yang menjual krim pemutih non BPOM juga telah melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah tertuang dalam Perundang-Undangan. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengolah dan menyajikan data, serta melakukan analisis data kualitatifnya. Kemudian menganilis nya menggunakan kerangka teoritik, yaitu teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krim pemutih kiloan non BPOM masih banyak diperjualbelikan secara bebas di marketplace, padahal krim pemutih non BPOM marak mengandung kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Pelaku usaha yang memperjualbelikan krim kiloan non BPOM dinilai telah melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item