TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Moh Ainol Yaqin, NIM.: 20103070081 (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 20103070081_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH MADURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 20103070081_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Wacana pembentukan Provinsi Madura telah lama menjadi perbincangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kelayakan wacana tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Isu ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yang mendasar. Alasan yang pertama adalah permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk. Kedua permasalahan insfrastruktur yang kurang memadai terutama jalan dan fasilitas umum. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber alam dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalah-permasalahan diatas timbul akibat dari pembangunan daerah yang masih belum merata akibat kurang wilayah yang cukup luas sehingga tingkat keterjangkauannya masih kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, potensi manfaat (maslahah), dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan Provinsi Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Madura memiliki potensi untuk mewujudkan berbagai maslahah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat identitas lokal. Namun, pembentukan provinsi baru juga membawa sejumlah tantangan, antara lain terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan koordinasi antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa pembentukan Provinsi Madura benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Madura dan bangsa Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item