KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK HALAL (STUDI KASUS PEDAGANG BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI)

Tazkia Fitri Nurhayati, NIM.: 20103040162 (2024) KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK HALAL (STUDI KASUS PEDAGANG BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK HALAL (STUDI KASUS PEDAGANG BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI)) 20103040162_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK HALAL (STUDI KASUS PEDAGANG BAKSO DI KABUPATEN WONOGIRI)) 20103040162_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Wonogiri merupakan kota dengan penduduk yang hiterigen, multicultural, multi agama dan kebiasaan masyarakat yang konsumtif terhadap barang makanan seperti makanan siap saji bakso berbahan dasar daging yang rentan akan pengelolaan campuran bahan tidak halal. sehingga produsen wajib mempunyai sertifkasi halal sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Menurut Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang pasal 48 pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Dengan hadirnya Undang- Undang tersebut diharapkan sikap taat hukum di kalangan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Perlu adanya keselarasan antara penegak hukum, struktur hukum dan masyarakat memiliki kesadaran hukum akan pentingnya sertfikasi halal. Dari laatr belakang diatas, maka rumusan masalah pertama, Bagaimana kesadaran hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri? Kedua, Apa saja factor-faktor yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research), peneliti pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta termasuk dengan jenis penelitian empiris Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori kesadaran hukum, sertifikat halal, teori kemanfaatan, dan teori sistem hukum untuk memahami dinamika kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikat produk halal serta dampaknya terhadap praktik bisnis mereka. Hasil dari penelitian ini yang pertama, kurangnya kesadaran hukum UMKM Terhadap pentingya sertifikat halal studi kasus pada pedagang bakso di Kabupaten Wonogiri yang didorong oleh faktor kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang serta fasilitas yang tidak memadahi untuk mengurus sertifkat halal, terlebih jika makanan yang diolah berbahan dasar daging. Di Kabupaten Wonogiri belum ada tempat Pengolahan daging untuk pembuatan bakso harus menggunakan tempat penggilingan khusus dan tidak diperuntukan melayani orang lain. Kedua, faktor-faktor yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakso di Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal ialah karena a. Presepsi sulitnya proses pendaftaran, biaya yang mahal, dan pandangan mereka bahwa sertifikasi halal tidak begitu penting. b. Kompleksitas dokumen, Banyak pedagang bakso merasa kebingungan dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk proses pendaftaran. c. kurangnya informasi yang memadai terkait dengan proses pendaftaran sertifikat halal. d.Keterbatasan sumber daya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item