PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Anggi Febrianti, NIM.: 20103080051 (2024) PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) 20103080051_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) 20103080051_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Olahan bekicot merujuk pada berbagai produk dan hidangan yang dihasilkan dari bekicot, sejenis siput darat. Di beberapa daerah seperti Solo, Magetan, dan Madiun di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bekicot telah menjadi bagian dari kuliner lokal karena kandungan gizinya yang tinggi dan harga yang terjangkau. Proses pengolahan bekicot melibatkan tahapan mulai dari persiapan hingga penyajian. Namun, konsumsi dan pengolahan bekicot menimbulkan permasalahan hukum Islam karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bekicot sebagai makanan haram. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mensyaratkan produk halal diakui secara resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, melibatkan wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen untuk memahami praktik penjualan olahan bekicot dalam konteks sosial dan hukum Islam. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan teori Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan. Budaya hukum di daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan tradisi lokal yang menganggap bekicot halal daripada mengikuti fatwa resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan hukum Islam terkait bekicot karena pengaruh budaya lokal dan persepsi manfaat praktis dari mengonsumsinya. Dialog antara pemerintah dan tokoh agama, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Konsumsi bekicot di daerah ini didorong oleh rasionalitas instrumental, di mana masyarakat melihat manfaat langsung seperti ketersediaan dan kelezatan, meskipun pengolahan dan konsumsi tanpa sertifikasi halal melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya budaya hukum dalam memahami penerapan dan penerimaan hukum dalam masyarakat, sejalan dengan pandangan Friedman bahwa budaya hukum adalah elemen yang menghidupkan dan menggerakkan sistem hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item