PEMIKIRAN MASLAHAH NAJMUDDIN AT-TUFI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Arif Susanto, NIM.: 00350869 (2005) PEMIKIRAN MASLAHAH NAJMUDDIN AT-TUFI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMIKIRAN MASLAHAH NAJMUDDIN AT-TUFI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) 00350869_BAB I_BAB PENUTUP_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
Preview	Text (PEMIKIRAN MASLAHAH NAJMUDDIN AT-TUFI DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) 00350869_BAB II SAMPAI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Syari'at merupakan penjelmaan kongkret dari kehendak Allah (Syari’) di tengah masyarakat, meskipun demikian syari'ah sebagai esensi ajaran Islam tumbuh dan berkembang dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu. Sementara itu nasdan teks-teks syari'at dihadapkan pada persoalan keterbatasan cakupan hukum dalam mengkaver segenap aspek kehidupan yang senantiasa dinamis dan berkembang menurut waktu dan konteks yang ada tidak terkecuali di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Di mana persoalan hukum senantiasa bergerak dinamis sesuai perkembangan perikehidupan yang dihadapinya. Untuk menjawabnya, Hukum Islam memerlukan sebuah proses adaptabilitas aturan hukum dengan persoalan-persoalan hukum yang ada sesuai dengan hajat sosiologis umat sebagai objek hukumnya. Jika hal ini dinisbikan maka Hukum Islam akan menjadi hukum yang stagnan dan statis, dan menyalahi prinsip diturunkannya Hukum Islam itu sendiri yaitu sebagai Rahmatan lilamin. Paradigma maslaqah sekiranya sebuah tenna yang representatif sebagai sarana adaptabilitas Hukum Islam dengan hajat sosial umat yang ada. Karena pemikiran komprehensif yang sangat dibutuhkan dalam keadaan ini. Dan kesemua itu ada pada pemikiran liberal at-Tufi yang lebih menekankan pemeliharaan maslaqah dalam penerapan Hukum Islam sebagai tujuan syara' yang hakiki. Dalam konteks keindonesiaan pemikiran ini secara tidak sadar telah digunakan, dengan wujud adanya kodiftkasi Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa adanya KHI adalah wujud ijtihad kolektif sebagai upaya responsibilitas atas persoalan hukum yang dihadapi umat Islam Indonesia, karena secara sadar pemikiran Fiqh Timur Tengah tidak dapat mewakili kebutuhan hukum muslim Indonesia yang memang berbeda situasi dan kondisinya. Adanya pemikiran meng-up to date Hukum Islam berkonteks keindonesiaan yang dahulunya hanya berbegang pada fiqh impor (import fiqh), sesuai dengan cita-cita at-Tufi untuk mengedepankan maslahah dalam pelaksanaan aturan hukum bagi umat walaupun aturan teks suci secara ekplisit tidak mengaturnya, karena menjaga maqsid syarl'ah adalah lebih utama. Penerapan Hukum Islam yang bersubstansikan pada penjagaan kemaslahatan umat dapat terlihat jelas dalam muatan pasal-pasal Hukum Perkawinan Buku I KHI. Segala aturan yang ada meski secara eksplisit teks tidak menegaskannya, karena kebutuhan hukum umat menghendakinya maka kemaslahatan umat tersebut adalah lebih diutamakan yang selanjutkan dituangkan dalam pasal yang secara yuridis bersifat mengikat. Dengan kesemuanya itu, diharapkan Hukum Islam dapat berlaku lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan umat muslim Indonesia yang ada. Dan memberikan pola pandang yang lebih luas tanpa terkungkung pada sikap taqlid but a yang tidak konstruktif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item