TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

Abdillah Halim, S.H.I., NIM. 07234418 (2010) TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA) BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA) BAB II, III DAN V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (665kB)

Abstract

Kebebasan beragama merupakan anugerah Tuhan kepada setiap individu yang tidak dapat dihapus. Kebebasan ini harus dilindungi oleh perorangan, lembaga agama, maupun lembaga sekuler yang lain—termasuk oleh negara. Kebebasan beragama tidak boleh dihilangkan bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Negara berperan penting dalam menjamin agar kebebasan beragama dapat dinikmati oleh seluruh warga negara secara setara dan hakiki. Pembatasan negara terhadap kebebasan beragama lewat undang-undang hanya dibenarkan sejauh untuk menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan orang lain. Untuk konteks Indonesia keharusan negara untuk menjamin dan melindungi kebebasan beragama penduduk merupakan tuntutan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undangundang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik. Namun, Pemerintah Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin pernah mengeluarkan Penpres No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penpres ini lantas dikukuhkan menjadi UU No. 1/PNPS/1965 dan digunakan oleh berbagai rezim sampai kini sebagai payung hukum dan pembenar bagi pengawasan negara terhadap agama dan keyakinan masyarakat. UU No. 1/PNPS/1965 ini oleh sebagain kalangan dianggap bukan sebagai pengaturan namun sebagai kontrol negara yang kontraproduktif terhadap kebebasan bergama. Penelitian kepustakaan ini menganalisis UU No. 1/PNPS/1965 dari perspektif politik hukum dan kebebasan beragama untuk menyingkap corak politik di balik penerbitan dan pelestarian UU No.1/PNPS/1965, karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965, dan pengaruh karakter material hukum UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Politik Hukum memandang politik sebagai faktor mandiri dan hukum sebagai faktor terpengaruh di mana corak politik demokratis akan memunculkan produk hukum berkarakter otonom sementara corak politik otoriter akan menghasilkan produk hukum berkarakter represif. Kebebasan beragama bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan beragama dapat dibatasi secara eksternal dengan perundang-undangan dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat (public safety), ketertiban masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), moral masyarakat (public morals), dan hak-hak/kebebasan mendasar orang lain Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 lahir dari rahim pemerintahan rezim Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang corak politiknya bersifat otoriter. Karena lahir dari corak politik yang otoriter maka karakter hukum UU No.1/PNPS/1965 bersifat represif. UU No.1/PNPS/1965 disusun secara sentralistik dan lebih mewakili kepentingan penguasa ketika itu dalam rangka menjamin keberlangsungan rezim ketimbang sebagai perundangundangan yang memang sungguh-sungguh diniatkan untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama atau melindungi ketentraman umat beragama.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item