PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

Adis Irsadi, NIM.: 18103040131 (2024) PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN))
18103040131_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN))
18103040131_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah/daerah yang diberikan kewenangan Khusus dalam hal mengatur penyelenggaraan urusan tatanan pemerintahannya khususnya dalam hal pertanahan. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis Pengelolaan serta hambatan pelaksanaan Tanah Kas Desa setelah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Desa Maguwoharjo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empirik, lokasi penelitian di Desa Maguwoharo, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan dan studi dokumen/kepustaka, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeloaan tanah kas desa di desa Maguwoharjo sudah menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024. Dalam pengeloaan aset desa, proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar tertentu yaitu asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaannya disebabkan karena kurangnya sosialisasi, sumber daya aparatur pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Supervisor: Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Tanah Kas Desa, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024, Pengelolaan Aset Desa.
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Widiyastuti, M.IP
Date Deposited: 22 Jan 2025 14:03
Last Modified: 22 Jan 2025 14:03
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69592

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum