PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022

Aluh Zaneta Afiani, NIM.: 20103040146 (2024) PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022) 20103040146_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022) 20103040146_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tidak adanya aturan secara yang mengatur mekanisme tanggung jawab pada terjadi pinjaman online mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa, ketika kedua belah pihak bersengketa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 19 (sembilan belas) warga negara atau citizen lawsuit yang mengajukan gugatan melalui MA terkait praktik pinjaman online. Hal ini memicu lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan penyelenggara untuk mengajukan perizinan dan pendaftaran kepada OJK dan menjamin perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga OJK untuk melindungi pengguna layanan pinjaman online di antara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan sebelumnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang dinilai tidak mampu dalam mengakomodasi perlindungan pengguna layanan pinjaman online dan perkembangan layanan jasa keuangan berbasis teknologi saat ini. Sehingga penelitian ini mengangkat dua (2) rumusan masalah, pertama, Bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi debitur yang melakukan wanprestasi pada aplikasi pinjaman online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Kedua, Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji teori perlindungan hukum, perjanjian, dan wanprestasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statue approach). Peraturan perundang-undangan dan administratif sebagai data primer, wawancara dan literatur seperti buku, artikel, jurnal maupun karya ilmiah sebagai data sekunder, sedangkan kamus sebagai data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, OJK telah berperan dalam mengawasi penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi untuk memastikan layanan jasa pinjaman online mematuhi peraturan yang sudah berlaku dan mendorong penyelenggara untuk memberikan edukasi yang memadai kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memastikan transparansi informasi terkait pinjaman. OJK juga telah menyediakan layanan pengaduan bagi debitur yang merasa dirugikan. Perlindungan hukum secara preventif juga telah mengakomodir terkiat debitur wanprestasi guna mencegah terjadinya sengketa dengan cara menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dengan cara pemberian bantuan melalui instrumen penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah disediakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item