ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ALASAN KEHAMILAN DENGAN KESESUAIAN ALASAN MENDESAK (STUDI PUTUSAN 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)

Nala Aunillah Mumtaz, NIM.: 20103040161 (2024) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ALASAN KEHAMILAN DENGAN KESESUAIAN ALASAN MENDESAK (STUDI PUTUSAN 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ALASAN KEHAMILAN DENGAN KESESUAIAN ALASAN MENDESAK (STUDI PUTUSAN 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)) 20103040161_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ALASAN KEHAMILAN DENGAN KESESUAIAN ALASAN MENDESAK (STUDI PUTUSAN 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)) 20103040161_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan anak di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks. Praktik ini sering menjadi solusi untuk stigma yang dihadapi perempuan akibat pengalaman seksual di luar nikah, termasuk kehamilan remaja dan pelecehan seksual. Meskipun telah diatur batas usia pernikahan, tetapi masih banyak kasus dispensasi kawin yang diajukan. Pernikahan anak berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius. Dalam konteks ini, dispensasi kawin menjadi salah satu cara untuk melegalkan pernikahan dini, meskipun hal ini sering menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan metodologis guna mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Penelitian terapan dibuat untuk menyelesaikan masalah praktis yang ada di dunia saat ini. Dalam hasil putusan, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Keputusan ini didasarkan pada ketidaksesuaian usia calon mempelai dengan syarat usia yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal tersebut juga upaya untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dihindari guna menjamin hak-hak dasar tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item