PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002

M. Zaki Rahmatullah, NIM.: 20103070069 (2024) PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002) 20103070069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002) 20103070069_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini melihat berbagai permasalahan setiap daerah di Rusia dengan konsekuensi penguatan otoritas pemerintah pusat atas pemerintah daerah, walaupun penghapusan pemilihan umum daerah suatu tindakan berbahaya dalam demokrasi dan bertujuan untuk mengetahui mekanisme penunjukan eksekutif daerah menurut Pasal 22 ayat 3 UU Federal No.67 FZ Tahun 2002 dan untuk memahami tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah mengenai penunjukan eksekutif daerah dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menekankan pada perolehan data dari peraturan perundang-undangan, skripsi atau tesis, jurnal. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis data-data yang berkaitan dengan penunjukan eksekutif daerah di Rusia. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme penunjukan eksekutif daerah di Rusia yaitu berdasarkan usulan partai yang menduduki kongres atau mewakili masyarakat daerah yang ada di Duma Negara (DPR), dipilih oleh Presiden dan disetujui Dewan Federasi. Penunjukan eksekutif daerah sah secara yuridis karena hal tersebut sudah diatur Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 38 (a) ayat 30 UU Federal No.67 FZ Tahun 2002, dan menurut Fiqih Siyasah Tanfidziyah penunjukan eksekutif daerah (Gubernur) harus dilaksanakan, karena hal tersebut termasuk dalam kepentingan publik, karena suatu daerah tidak mungin tidak ada seorang pemimpin.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item