PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN

Nur Aliza Zuhrifah, NIM.: 21103080023 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN) 21103080023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA QRIS ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN) 21103080023_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna QRIS yang dikenakan biaya tambahan oleh pelaku usaha. Meskipun Bank Indonesia telah menetapkan aturan yang melarang pelaku usaha membebankan biaya tambahan pada transaksi QRIS, pelanggaran terhadap kebijakan ini masih sering terjadi. Pelaku usaha memanfaatkan biaya tambahan tersebut untuk menutupi biaya operasional yaitu MDR yang dikenakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang kemudian diolah melalui proses pengecekan ulang, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun edukasi tentang ketentuan biaya MDR telah diberikan kepada pelaku usaha, tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan tersebut masih kurang optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait biaya dalam transaksi QRIS. Pengenaan biaya tambahan tanpa informasi yang jelas dan persetujuan konsumen dinilai melanggar prinsip keadilan yang menuntut transparansi antara kedua pihak. Ketidakjelasan ini juga mengandung unsur ketidakpastian atau gharar yang berpotensi merugikan konsumen. Dari perspektif syariat Islam, keabsahan akad jual beli bergantung pada terpenuhinya unsur kejelasan dalam setiap aspek transaksi; perpindahan kepemilikan tanpa akad sah dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item