PENETAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPINJAM PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Misbakhul Munir, NIM.: 22203012042 (2024) PENETAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPINJAM PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENETAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPINJAM PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000) 22203012042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENETAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPINJAM PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000) 22203012042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan denda keterlambatan pembayaran oleh SPinjam dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000, serta untuk mengedukasi masyarakat Muslim tentang pentingnya memilih lembaga pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 menegaskan bahwa denda keterlambatan harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan, serta dana yang terkumpul dari denda tersebut seharusnya disalurkan untuk kepentingan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan analisis dokumen terkait penerapan denda di SPinjam dan prinsip-prinsip syariah dalam fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinjam merupakan lembaga keuangan berbasis konvensional yang masih terdapat beberapa kesesuaian antara penerapan denda keterlambatan di SPinjam dengan fatwa DSN MUI. Denda keterlambatan pada SPinjam diterapkan secara tetap tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah yang mungkin sedang menghadapi force majeure. Praktik ini tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI. Dalam prinsip syariah, denda yang dikenakan pada keterlambatan pembayaran seharusnya lebih memperhatikan aspek keadilan dan tanggung jawab moral terhadap nasabah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik denda keterlambatan pembayaran, yang meliputi keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan prinsip tidak merugikan. Edukasi yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial sangat penting demi memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait pinjaman online dalam memilih lembaga pinjaman yang aman serta sesuai dengan prinsip syariah. SPinjam merupakan lembaga konvensional di luar ruang lingkup konsep syariah. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat disarankan untuk memilih lembaga pinjaman syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pinjaman dilakukan secara etis, sesuai dengan hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item