TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUSHKI/ 2024)

Viesta Alya Nurrahma, NIM.: 20103040106 (2024) TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUSHKI/ 2024). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUSHKI/ 2024)) 20103040106_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 K/PDT.SUSHKI/ 2024)) 20103040106_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait penghapusan merek "MARLIN" yang dimiliki oleh PT. Astra Honda Motor atas permohonan PT. Trek Bicycle Corporation. Dalam sengketa ini, PT. Trek Bicycle Corporation mengajukan gugatan penghapusan merek karena ditemukan bahwa PT Astra Honda Motor tidak menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap dokumen hukum, termasuk peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma yang berlaku, dengan menitikberatkan pada studi literatur, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana penghapusan merek dapat dilakukan karena tidak digunakannya merek tersebut selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Akibat hukum dari putusan ini adalah penghapusan merek "MARLIN" dari daftar umum merek, sehingga memberikan peluang bagi pihak lain, termasuk penggugat, untuk mengajukan pendaftaran merek yang sama.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item