PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Gunawan, NIM.: 21103070042 (2025) PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH) 21103070042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERDASARKAN PERMEN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KECAMATAN TAPUNG HULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH) 21103070042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merealisasikan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, untuk dapat memberikan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan program tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang selanjutkan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang terakhir mengalami perubahan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sejauhmana implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Tapung Hulu dengan menggunakan teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), teori Efektifitas Hukum, dan Maslahah. Penelitian ini menggunakan penenlitian lapangan (Field research) yang memaparkan keadaan serta fenimena nyata mengenai objek dilapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif-analisis. Hasil kajian skripsi berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Tapung Hulu terdapat beberapa problem yang menjadi kendala dalam penerapan bantuan tersebut dimasayarakat. Problem tersebut timbul dari ikonsisten regulasi yang berlaku dengan ketentuan penerapannya di lapangan, keterbatasan keswadayaan yang dimiliki oleh masyarakat penerima bantuan, kurang pemerataan penyaluran program, hingga kurang pahamnya masyarakat akan ketentuan regulasi yang harus dipatuhi. Selain itu berdasarkan konsep Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Al-Mashalih masyarakat penerima bantuan harus benar-benar mempertimbangkan penerimaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar tidak menimbukan beban yang akan menjadi kemudharatan dikemudian hari.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item