KRITERIA PORNOGRAFI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Salim Athari, NIM.: 99373814 (2006) KRITERIA PORNOGRAFI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KRITERIA PORNOGRAFI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) 99373814_BAB I_V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (KRITERIA PORNOGRAFI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) 99373814_BAB II_BAB III_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pornografi dan pornoaksi yang semakin marak di Indonesia yang mayoritas muslim ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sebagian masyarakat yang berada di garis keras menanggapi masalah pornografi menggunakan cara-caranya sendiri yaitu dengan menghakimi atau dengan berdemo, sementara masyarakat lain menanggapi pornografi ini dengan lebih permisif dan bahkan membiarkan saja pornografi merebak dengan alasan belum ada batasan yang jelas dari segi hukum mengenai pornografi. Definisi, batasan, kriteria dan hukum yang kurang jelas menjadikan kondisi semacam ini akan terns berkembang. Padahal, dampak pornografi dan pornoaksi sangat berbahaya bagi moral manusia dan menjerumuskan manusia kedalam dosa besar yang dilaknat Allah yaitu zina. Disamping itu, bahaya pornografi juga melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya misalnya pembunuhan, aborsi, pelecehan seksual dan lain-lain. Undang-Undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi di Indonesia sebenamya sudah ada, akan tetapi masih tersandung dengan definisi pornografi yang terns berkembang tersebut. Peraturan perundangan tersebut membahas mengenai kesusilaan yang sudah tidak relevan lagi dengan definisi yang berkembang saat ini. Syari'at Islam sebenamya telah mengatur masalah pornografi dan pomoaksi secara eksplisit yang disimpulkan dari larangan mengumbar aurat, namun larangan tersebut tidak dihiraukan oleh umat Islan1 itu sendiri. Oleh karena itu, masalah pornografi dan pomoaksi ini perlu disikapi dengan lebih serius dengan cara antara lain memberi kejelasan dan kepastian dalam masalah definisi, kriteria maupun akibat hukumnya yang sudah dijelaskan dalam Hukum Pidana Islam. Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu kriteria pornografi dalam persfektif Hukum Pidana Islam dan akibat hukum pornografi dalarn persfektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan metode pendekatar.nya adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil uraian dapat disimpulkan bahwa kriteria pornografi menurut hukum Islam adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur menggambarkan, menceritakan, membuka, memamerkan dan memperlihatkan aurat, yang diwujudkan dalam berbagai media baik cetak maupun visual, yang mengumbar aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian sehingga membangkitkan nafsu birahi dan dapat melecehkan kehormatan, serta dapat mendekatkan kepada perbuatan zina. Sedangkan akibat hukum pomografi menumt Islam adalah dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman, yang penetapan sanksinya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) dengan tetap bersumber pada Syari'at Islam yaitu melalui lernbaga ta'zir dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item