HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA

Karimah, NIM.: 20103060055 (2025) HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA) 20103060055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (HUKUM AKAD NIKAH MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI PERSPEKTIF JAWATAN KUASA FATWA NEGERI SELANGOR MALAYSIA DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA) 20103060055_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media telekonferensi, telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara pelaksanaan akad nikah, terutama selama pandemi COVID-19 atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi pertemuan fisik. Namun, penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah menimbulkan perbedaan pandangan terkait keabsahan hukum, khususnya dalam memenuhi syarat ittihad al-majlis. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi dari perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dengan fokus pada penerapan teori maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis-komparatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis pandangan kedua lembaga, sementara teori maslahah mursalah diaplikasikan untuk menilai sejauh mana akad nikah daring dapat memenuhi kemaslahatan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Data primer penelitian ini berupa fatwa dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, sedangkan data sekunder berupa literatur terkait hukum akad nikah dan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia membolehkan akad nikah menggunakan media telekonferensi dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta adanya jaminan keamanan hukum dan administratif. Kebijakan ini didasarkan pada penerapan maslahah mursalah, di mana akad nikah daring dianggap dapat membawa manfaat besar dalam situasi darurat atau kesulitan geografis. Sebaliknya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan akad nikah daring tidak sah karena tidak memenuhi syarat ittihad al-majlis secara fisik. Lembaga ini menilai bahwa kemaslahatan dari penggunaan media telekonferensi tidak cukup kuat untuk mengesampingkan syarat kehadiran fisik dalam akad nikah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan metode istinbath hukum dan penafsiran maslahah mursalah yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masing-masing wilayah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item