IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI DAMAI

Avrilia Chrisna Ayu Putri, NIM.: 21102050016 (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI DAMAI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI DAMAI) 21102050016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PANTI ASUHAN : STUDI KASUS DI YAYASAN BUMI DAMAI) 21102050016_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan diterangi oleh teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pengurus yayasan, pengasuh, dan perwakilan anak asuh yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti anak yatim, korban KDRT, dan anak eksnapiter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai telah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak melalui program-program pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersertifikasi, kendala pendanaan yang mengandalkan donatur, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya terdokumentasikan termasuk belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) tertulis dan belum adanya akreditasi formal dari instansi terkait. Penelitian juga mengungkapkan pentingnya peran komunikasi yang efektif, koordinasi antar divisi, dan disposisi (sikap) pengasuh dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga sosial dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta kualitas layanan perlindungan anak, sehingga hak-hak dasar anak dapat terpenuhi secara optimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item