IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Faisal Nuja Abdillah, NIM.: 23203011139 (2025) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Mengendalikan mutu data kepustakawanan (Data pada Repository Digital)) 23203011139_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Mengendalikan mutu data kepustakawanan (Data pada Repository Digital)) 23203011139_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024, terdapat potensi munculnya calon tunggal di beberapa daerah. Selain potensi munculnya calon tunggal, fenomena koalisi besar juga menjadi sorotan publik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pasalnya, koalisi besar yang muncul dibeberapa daerah membuat partai politik yang tidak tergabung dalam koalisi tersebut terancam tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024 yang dibacakan tepat satu minggu sebelum pembukaan pendaftaran calon, membuat dinamika politik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Putusan tersebut telah membuka peluang yang lebih luas bagi partai-partai politik untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan potensi meningkatnya keterlibatan berbagai partai politik, penerapan sistem multi partai di Indonesia berpotensi akan menjadi lebih inklusif. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 terhadap penguatan sistem multi partai di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni conseptual approach dan case approach. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum yakni, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sistem multi partai dan demokrasi dalam Islam. Pada penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penguatan sistem kepartaian di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menguatkan penerapan sistem multi partai di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilihat dari implikasi yang muncul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Setidaknya terdapat empat implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menjadi faktor penguat penerapan sistem multi partai di Indonesia. Pertama, terbukanya kesempatan yang lebar bagi semua partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah. Kedua, meminimalisir kotak kosong atau calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ketiga, memperbanyak spektrum pilihan masyarakat dan keempat memperluas keterwakilan politik masyarakat. Keempat implikasi diatas jika ditinjau dengan demokrasi dalam pandangan Islam maka telah selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, seperti prinsip al-Musawah (kesetaraan/kesamaan hak), prinsip al-Hurriyah (kebebasan) dan prinsip al-Adalah (Keadilan).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item