SAFIATUDDIN TAJUL ALAM; SULTANAH ACEH PERTAMA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN FEMINISNYA (1641-1675 M)

Rimadini Saputri, NIM.: 19101020059 (2024) SAFIATUDDIN TAJUL ALAM; SULTANAH ACEH PERTAMA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN FEMINISNYA (1641-1675 M). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SAFIATUDDIN TAJUL ALAM; SULTANAH ACEH PERTAMA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN FEMINISNYA (1641-1675 M)) 19101020059_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (SAFIATUDDIN TAJUL ALAM; SULTANAH ACEH PERTAMA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN FEMINISNYA (1641-1675 M)) 19101020059_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR (1).pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Sultanah Safiatuddin sebagai seorang perempuan turut memperhatikan kesejahteraan perempuan di Aceh yang sebelumnya masih mendapat diskriminasi. Ia memiliki pandangan bahwa seluruh manusia memiliki peran dan kewajiban yang sama baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali pada bidang-bidang yang telah ditetapkan kekhususannya. Upaya Safiatuddin untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di Aceh adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat feminis. Oleh sebab itu penelitian ini menyajikan pembahasan terkait kebijakan feminis Sultanah Safiatuddin. Penelitian ini memiliki tiga poin pembahasan, yaitu: kondisi perempuan sebelum pemerintahan sultanah, biografi Sultanah Safiatuddin, dan kebijakan feminis yang dikeluarkan oleh sultanah. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat politik feminis dengan menggunakan konsep kebijakan. Teori yang digunakan ialah teori filsafat feminis yang dikemukakan oleh Gadis Arivia. Penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka dalam proses penelitiannya perlu melalui empat tahap prosedur penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Setelah melalui proses tersebut maka didapatkan hasil dari penelitian ini, yaitu: perempuan di Aceh sebenarnya telah mampu menempati posisi-posisi penting dalam masyarakat namun masih sangat sedikit dibandingkan laki-laki. Belum ada perempuan yang dapat menempati posisi pemimpin pemerintahan karena batasan yang ada dalam Qanun Meukuta Alam, namun naiknya Safiatuddin tidak menyalahi aturan Qanun karena tetap melewati proses musyawarah. Saat menjabat sultanah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengandung nilai feminisme, yaitu: penambahan kuota perempuan di Majelis Mahkamah Rakyat, penyediaan rumah bagi anak perempuan oleh orang tuanya serta pembagian harta bersama perkawinan ketika terjadi perceraian, dan perubahan syarat masuk menjadi pasukan Inong Balee.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item