STUDI KOMPARATIF JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)

Diva Berliana Dewinta Sari, NIM.: 21103040212 (2025) STUDI KOMPARATIF JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI KOMPARATIF JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)) 21103040212_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (STUDI KOMPARATIF JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)) 21103040212_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas praktik jual beli tanah di desa Jaten kecamatan Juwiring kabupaten Klaten. berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan praktik hukum adat yang berlaku di Desa Jaten, Kabupaten Klaten. Dalam sistem hukum positif, jual beli tanah wajib dilakukan secara tertulis melalui akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sah secara hukum. Sementara itu, dalam praktik hukum adat di Desa Jaten, jual beli tanah sering kali dilakukan secara lisan atau hanya dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau kepala desa tanpa proses pendaftaran resmi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan masyarakat, perangkat desa, dan tokoh adat dan dari Lembaga hukum yaitu ATR/BPN Kabupaten Klaten dan Notaris .Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, Analisis pelaksanaan proses jual beli sudah sesuai dengan KUHPerdata dan prosedur yang ada. serta menurut hukum adat sudah sesuai dalam perseptifnya dilakukan dengan dasar kepercayan dan disaksikan kepala desa atau tokoh adat. Kedua, Kendala proses jual beli tanah berdasarkan KUHPerdata Biaya yang relative tinggi serta dalam hukum adat kendala yang dihadapi masih adanya hubungan keluarga atau saudara. perbedaan utama terletak pada bentuk formalitas dan struktur legal yang digunakan. Meskipun secara hukum positif praktik adat tidak memenuhi syarat formal jual beli, masyarakat tetap menganggap transaksi tersebut sah secara sosial dan adat. Dalam Praktik KUHPerdata sudah sesuai dengan Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keberterimaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara hukum formal dan nilai-nilai lokal agar perlindungan hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item