TINJAUAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP ISLAMICOIN

Fayiz Afif, S.H., NIM.: 22203012109 (2025) TINJAUAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP ISLAMICOIN. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP ISLAMICOIN) 22203012109_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP ISLAMICOIN) 22203012109_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan cryptocurrency di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, namun status hukumnya dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Islamicoin (ISLM) hadir sebagai salah satu aset kripto yang diklaim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama dalam menentukan hukum Islamicoin, khususnya dalam putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang mengharamkan cryptocurrency dan Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperbolehkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Islamicoin dalam perspektif hukum Islam berdasarkan kedua putusan tersebut serta mengkajinya melalui pendekatan al-Maṣlaḥah al-Mursalah . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari dokumen resmi putusan Bahtsul Masail, literatur akademik terkait cryptocurrency dan hukum Islam, serta kajian terhadap regulasi aset digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY didasarkan pada pendekatan yang berbeda terhadap fungsi dan kedudukan cryptocurrency dalam syariah. PWNU Jawa Timur menolak cryptocurrency secara keseluruhan karena mengandung unsur garar, spekulasi, dan tidak memiliki ‘ain musyahadah sebagai syarat komoditas syariah. Sementara itu, PWNU DIY tidak memperbolehkan kripto sebagai alat tukar, namun membolehkannya sebagai komoditas (sil’ah) yang sah untuk diperjualbelikan, asalkan memenuhi prinsip transparansi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks Islamicoin, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Islamicoin telah berupaya memenuhi prinsip syariah dengan pendekatan filantropi dan transparansi, masih diperlukan regulasi lebih lanjut terkait kejelasan aset, pengawasan syariah, dan mekanisme transaksinya. Melalui pendekatan al-Maṣlaḥah al-Mursalah , Islamicoin dinilai memiliki potensi untuk diterima sebagai instrumen keuangan Islam selama memenuhi unsur kemaslahatan, keamanan, dan keabsahan akad dalam Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item