EFEKTIVITAS HUKUM LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DIY DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Thoriqotur Romadhani, NIM.: 20103070073 (2025) EFEKTIVITAS HUKUM LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DIY DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EFEKTIVITAS HUKUM LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DIY DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK) 20103070073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (EFEKTIVITAS HUKUM LEMBAGA OMBUDSMAN DIY DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DIY DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK) 20103070073_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Peran Dua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawasan Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Maslahah Mursalah". Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelayanan publik untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan, terutama di era reformasi yang menuntut akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas peran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY dan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam melaksanakan tugas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya visibilitas publik, keterbatasan anggaran, dan tumpang tindih fungsi. Dalam perspektif teori pencapaian tujuan (goal attainment theory) Talcott Parsons, kondisi ini mencerminkan rendahnya efektivitas organisasi, karena tujuan dasar lembaga belum tercapai secara maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan kedua lembaga seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, namun jika justru menimbulkan kebingungan dan inefisiensi, maka hal ini tidak memenuhi unsur maslahah. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan integrasi fungsi pengawasan dalam satu lembaga yang lebih kuat atau memperkuat masing-masing lembaga dengan batas tugas yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item