IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIʿAH

Febrian Eka Mawardi Adhar, NIM.: 201030370051 (2025) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIʿAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIʿAH) 20103070051_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF MAQAṢID SYARIʿAH) 20103070051_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama melalui kontribusi remitansi yang signifikan terhadap devisa negara. Namun demikian, dalam praktiknya, PMI kerap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, mulai dari eksploitasi kerja, ketidaklayakan kondisi kerja, kekerasan fisik, hingga perdagangan manusia. Negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan PMI, namun implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih mengalami berbagai kendala struktural dan kultural. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan perlindungan hukum tersebut dengan pendekatan normatif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan umum sebagaimana tertuang dalam Maqāṣid Syarīʿah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap PMI, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan memahami relevansi prinsip-prinsip Maqāṣid Syarīʿah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMI. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan. Teori perlindungan hukum dan teori Maqāṣid Syarīʿah dijadikan sebagai landasan teoretik utama dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah memberikan payung hukum yang cukup memadai, lemahnya pengawasan, kurangnya literasi hukum di kalangan calon PMI, serta maraknya praktik penempatan nonprosedural menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Dari perspektif Maqāṣid Syarīʿah, perlindungan terhadap PMI harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya untuk menjamin keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dalam memperkuat kebijakan yang tidak hanya responsif secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item