TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA JANUARI–MARET 2025

Ahmad Nazri Ahzami, NIM.: 20103050061 (2025) TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA JANUARI–MARET 2025. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM MEDIA STREAMING (NETFLIX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH) 18103080048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM MEDIA STREAMING (NETFLIX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH) 18103080048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang terus terjadi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, meskipun telah diberlakukan pembatasan usia minimal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu celah legal yang sering digunakan adalah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena menyangkut masa depan anak dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial, agama, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta serta meninjau pertimbangan tersebut dari perspektif maṣlaḥah dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui dokumentasi empat putusan dispensasi nikah yang diputus pada Januari–Maret 2025 (yakni putusan Nomor 10, 15, 16, dan 31/Pdt.P/2025/PA.YK), serta wawancara mendalam dengan hakim yang memutus perkara. Analisis dilakukan dengan metode induktif, menelusuri argumentasi hukum hakim berdasarkan fakta persidangan serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam keempat perkara tidak hanya mengacu pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan moral para pemohon. Hakim cenderung menggunakan pendekatan maṣlaḥah ḍarūriyyah (primer) seperti perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah, hubungan yang terlalu dekat, dan ancaman stigma sosial. Selain itu, maṣlaḥah ḥājiyyah (sekunder) dan taḥsīniyyah (tersier) juga menjadi dasar sekunder, seperti untuk mencegah tekanan batin, konflik keluarga, dan menjaga citra sosial keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, serta mencerminkan penerapan hukum Islam yang kontekstual, humanis, dan responsif terhadap realitas masyarakat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item