PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SAYYID QUTB

Larasati Khoirunnisa, S.H., NIM.: 22203011055 (2025) PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SAYYID QUTB. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SAYYID QUTB) 22203011055_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SAYYID QUTB) 22203011055_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menganalisa kesejahteraan finansial mereka setelah tidak lagi produktif bekerja. Namun, penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memunculkan berbagai polemik, terutama terkait dengan persyaratan untuk bisa mengambil JHT, keterbatasan akses pencairan dana yang hanya dapat dilakukan setelah usia pensiun. Kebijakan ini mendapat kritik dari pekerja yang menghadapi kondisi darurat keuangan sebelum mencapai usia tersebut. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial dan maslahah ‘ammah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Qutb menjadi aspek penting dalam meninjau kebijakan ini, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif hukum islam dengan metode deskriptif- analisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait JHT serta data sekunder dari berbagai literatur hukum Islam, teori keadilan Sayyid Qutb, dan konsep maslahah ‘ammah dan data tersier dari website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan JHT dalam UU No. 4 Tahun 2023 masih memiliki ketidakseimbangan dalam menjamin keadilan sosial bagi pekerja. Dalam perspektif Sayyid Qutb, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan agar lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip maslahah ‘ammah guna memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi pekerja di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item