KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM TINJAUAN CRITICAL LEGAL STUDIES DAN MAQASID ASY-SYARI‘AH

Fahmi Kurniawan, S.H, NIM.: 23203011180 (2025) KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM TINJAUAN CRITICAL LEGAL STUDIES DAN MAQASID ASY-SYARI‘AH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM TINJAUAN CRITICAL LEGAL STUDIES DAN MAQASID ASY-SYARI‘AH) 23203011180_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM TINJAUAN CRITICAL LEGAL STUDIES DAN MAQASID ASY-SYARI‘AH) 23203011180_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi, khususnya pada ketentuan Pasal 16A yang mengatur pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor dengan jangka waktu maksimal 190 tahun. Ketentuan ini menimbulkan problematika mendasar terkait keadilan dalam distribusi agraria, kecenderungan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan modal, serta potensi konflik dengan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas kecenderungan legislasi yang tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum nasional dan nilai-nilai etika hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat kualitatif-analitis. Teori utama yang digunakan adalah Critical Legal Studies (CLS), yang menelaah hukum sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, serta teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar, yaitu agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan keturunan (ḥifẓ an-nasl). Sumber data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan agraria, literatur hukum, serta teks-teks otoritatif keislaman klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HGU dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 berpotensi memperkuat dominasi kepentingan investor dalam penguasaan lahan dan mengabaikan prinsip keadilan distributif. Dalam perspektif CLS, kebijakan tersebut merupakan instrumen hukum yang cenderung memfasilitasi kepentingan ekonomi-politik kelompok dominan. Sementara itu, dari sudut pandang Maqasid asy-Syarī‘ah, kebijakan ini dinilai belum memenuhi prinsip kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan masyarakat lokal, serta mengabaikan prinsip keadilan intergenerasional. Oleh karena itu, tesis ini merekomendasikan peninjauan ulang terhadap ketentuan HGU di IKN agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum nasional dan maqāṣid syarī‘ah dalam hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item