MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Nur Faiq, NIM.: 95362481 (2000) MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM) 95362481_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15MB) | Preview
	Text (MONEY POLITICS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM) 95362481_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (17MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini meneliti praktik politik uang (money politics) dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Praktik ini sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, namun dalam pelaksanaannya seringkali melanggar prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep politik uang, membandingkan pandangan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap praktik tersebut, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang mengkaji undang-undang, kitab fikih, hadis, dan buku-buku relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deduktif dan komparatif untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang adalah bentuk suap (risywah) yang dilarang dalam kedua sistem hukum, dan dampaknya sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Pelaku politik uang di Indonesia dapat dihukum berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam hukum pidana Islam, meskipun tidak ada batasan hukuman yang ditentukan (ta'zir), tindakan ini tetap dilarang dan dianggap melanggar syariat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item