EKSISTENSI WALI NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Walidi, NIM.: 91341331 (1997) EKSISTENSI WALI NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EKSISTENSI WALI NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) 91341331_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview
	Text (EKSISTENSI WALI NIKAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) 91341331_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (20MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan dua mazhab besar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, mengenai esensi wali nikah dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Perbedaan pendapat antara kedua imam ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum, serta pengaruh kondisi sosio-kultural yang berbeda di wilayah mereka. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali nikah tidak menjadi syarat sahnya pernikahan bagi wanita yang sudah dewasa, karena wanita tersebut memiliki hak penuh atas dirinya, mirip dengan hak untuk melakukan jual beli. Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i memandang wali nikah sebagai rukun nikah yang sangat esensial, dan pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosio-historis dengan metode kualitatif deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, keberadaan wali nikah sangat menentukan sahnya pernikahan di Indonesia, yang sejalan dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Namun, KHI juga memberikan relevansi dengan pandangan Imam Abu Hanifah dalam kasus-kasus tertentu, di mana perbedaan pemahaman tentang wali nikah dapat disesuaikan. Secara keseluruhan, skripsi ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan fundamental, kedua pandangan mazhab tersebut memiliki relevansi dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item