PEMBATASAN PELAKSANAAN KONSER DANGDUT DI KABUPATEN PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI NO.01/FATWA /MUI/PMK/11/2006 TENTANG TATA CARA PENTAS HIBURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Afrizal Hadisah, NIM.: 21103070118 (2025) PEMBATASAN PELAKSANAAN KONSER DANGDUT DI KABUPATEN PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI NO.01/FATWA /MUI/PMK/11/2006 TENTANG TATA CARA PENTAS HIBURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBATASAN PELAKSANAAN KONSER DANGDUT DI KABUPATEN PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI NO.01/FATWA /MUI/PMK/11/2006 TENTANG TATA CARA PENTAS HIBURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 21103070118_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PEMBATASAN PELAKSANAAN KONSER DANGDUT DI KABUPATEN PAMEKASAN DITINJAU DARI FATWA MUI NO.01/FATWA /MUI/PMK/11/2006 TENTANG TATA CARA PENTAS HIBURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 21103070118_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas pembatasan pelaksanaan hiburan masyarakat di kabupaten Pamekasan berdasarkan Fatwa MUI No.01/Fatwa/MUI/PMK/11/2006 mengenai tata cara pentas hiburan ditinjau dari perspektif maslahah mursalah dan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis terhadap hukum positif, dokumen tertulis, serta data primer dari masyarakat dan tokoh terkait. Fatwa tersebut menetapkan beberapa pembatasan, seperti pemisahan penonton berdasarkan gender, larangan penampilan penyanyi perempuan di atas usia 12 tahun, dan batasan terhadap jenis alat musik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa ini menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku seni, terutama perempuan, serta bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Dari sudut pandang maslahah mursalah, fatwa tersebut tidak sepenuhnya menghadirkan kemaslahatan sosial karena tidak mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama masyarakat Pamekasan. Sebagai ormas keagamaan, MUI tidak memiliki kewenangan legal untuk mengikat masyarakat secara hukum sehingga fatwa seharusnya menjadi pedoman moral bukan regulasi publik. Kata Kunci: Fatwa MUI, Tata Cara Pentas Hiburan, Maslahah Mursalah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item