PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Slamet Riyadi, NIM.: 92321639 (2000) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL) 92321639_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview
	Text (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL) 92321639_BAB II sampai BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan usaha masyarakat mampu memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan dan pengembangannya. Namun demikian, perspektif Pembangunan ekonomi usaha kecil harus dikelola agar memenuhi syarat-syarat etis berdasarkan moralitas masyarakat dan konsep hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengungkapkan secara jelas tentang gambaran ekonomi rakyat dalam lingkup usaha kecil; 2. Untuk menjelaskan secara jelas hal-hal yang menjadi latar belakang Pembangunan ekonomi dalam masyarakat; 3. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhada konsep ekonomi rakyat lingkup usaha kecil. Penelitian ini merupakan library research dengan tipe diskriptif analitik. Data dikumpulkan dengan metode literer dan dianalisis dengan metode deduktif kemudian disusun dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dri penelitian ini adalah: 1. Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terhadap usaha kecil dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Namun pelaksanannya terdapat adanya perilaku diskriminatif. Hal ini dapat menimbulkan madarat bagi rakyat, maka peraturan pemerintah tersebut harus dirubah agar sesuai dengan hukum Islam. 2. Perilaku pembinaan dan pengembangan usaha kecil dpat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi hukum Islam lebih sepakat, jika negara memihak terhadap usaha kecil dengan memberikan kekuatan bagi usaha kecil dengan penuh kepercayaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item