TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZHAM) KEC. JATINOM KAB. KLATEN

Munajat, NIM.: 94312111 (1998) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZHAM) KEC. JATINOM KAB. KLATEN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZHAM) KEC. JATINOM KAB. KLATEN) 94312111_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZHAM) KEC. JATINOM KAB. KLATEN) 94312111_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (25MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Kec. Jatinom Kab. Klaten yang mendayagunakan sebagian zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak (Pinjaman Modal Kerja/PMK), yang dianggap sebagai suatu permasalahan hukum Islam yang perlu diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak oleh BAPELURZAM Kec. Jatinom Kab. Klaten serta pandangan hukum Islam terhadap bentuk pendayagunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif, di mana data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat mal tersebut dilaksanakan secara umum dibagi dalam tiga kelompok penerima: fakir, miskin, dan garim, serta sabilillah. Bentuk pinjaman lunak ini dominan pada kelompok fakir, miskin, dan garim dalam bagian produktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya dua kubu pendapat dalam menganalisis permasalahan ini: pendapat yang sejalan dengan kebijakan (dengan alasan kemaslahatan dan konsep ulama Hanafiyah tentang sabilillah), dan pendapat yang tidak sejalan (dengan alasan konsep sabilillah yang sempit dan spesifik). Penulis memilih pendapat yang sejalan dengan kebijakan karena dasar hukumnya kurang kuat dan lebih mudah untuk diperdebatkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item