STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHHAMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Asep Muslim, NIM.: 93321944 (2000) STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHHAMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHHAMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM) 93321944_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (STUDI ATAS PEMIKIRAN KH. ABDURRAHHAMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM) 93321944_BAB II sampai BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy

Abstract

Gagasan Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia cukup penting untuk dikaji. Karena gagasannya yang diklaim berbasis Islam acap kali mengundang kontroversi, dan itu tidak hanya ditingkat gagasan tapi juga djtingkat praksis (aksi). Di samping itu, Abdurrahrnan juga menyebut bahwa Islam sesungguhnya mempunyai wawasan hukum pidana yang menghargai HAM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah I. Bagaimana pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi?, 2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrument analisis deduksi dan induksi. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu dengan sumber buku, artikel yang memuat pikiran-pikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang HAM. Kesimpulan penelitian adalah Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sejalan dengan nilai-nilai Islam sejak masa Nabi, namun sempat terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan. Ia menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara untuk mencegah pelanggaran HAM. Gagasan ulama klasik tentang lima prinsip dasar (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-mal) dianggap relevan dalam konteks modern, terutama di negara seperti Indonesia yang bukan negara Islam. Menurut Abdurrahman, Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat, serta perlunya supremasi hukum dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Ia juga mendorong perumusan Hukum Acara Pidana Islam yang menjamin hak-hak terdakwa, termasuk perlindungan atas hak asasi manusia selama proses hukum. Penunjukan hakim harus berdasarkan keahlian dan integritas moral, serta peradilan harus independen. Dalam penerapan hukum pidana Islam, proses harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan terdapat mekanisme alternatif seperti diyat sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item