KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY - SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Sabar Suprianto, NIM.: 90311039 (1998) KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY - SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY - SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA) 90311039_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (KONSEP AHLI WARIS MAFQUD MENURUT ASY - SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA) 90311039_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (17MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya hukum waris Islam dalam mengatur hubungan muamalah dan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai status ahli waris mafqud (orang hilang) yang merupakan masalah spesifik dan memerlukan ijtihad. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan kedudukan ahli waris mafqud menurut Asy-Syafii dan menganalisis relevansinya dengan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan data primer dari kitab karya Imam Asy-Syafii seperti al-Umm dan data sekunder dari buku-buku yang membahas masalah kewarisan ahli waris mafqud. Metode analisis yang digunakan adalah induktif untuk menarik kesimpulan umum dan komparatif untuk membandingkan pendapat Asy-Syafii dengan teori-teori ulama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafii secara eksplisit tidak memberikan pernyataan mengenai mafqud dalam kapasitas sebagai ahli waris dalam kitab al-Umm, namun kesimpulan dari pernyataannya adalah status ahli waris mafqud didasarkan pada bukti otentik atau keputusan hakim yang didasarkan atas ijtihad. Sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia menyerahkan penyelesaian masalah ahli waris mafqud kepada kebijakan hakim, yang mana ketentuan ini sesuai dengan pendapat Asy-Syafii karena memberikan kelonggaran bagi hakim untuk membuat keputusan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item