AKSESIBILITAS PEMILIH DIFABEL TULI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA YOGYAKARTA

Yunisha Try Sedhia, NIM.: 21102050049 (2025) AKSESIBILITAS PEMILIH DIFABEL TULI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (AKSESIBILITAS PEMILIH DIFABEL TULI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA YOGYAKARTA) 21102050049_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (AKSESIBILITAS PEMILIH DIFABEL TULI DALAM PEMILU 2024 DI KOTA YOGYAKARTA) 21102050049_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Aksesibilitas dalam pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjamin partisipasi setara bagi seluruh warga negara. Namun, pemilih tuli masih menghadapi hambatan sistemik yang menyebabkan keterbatasan partisipasi dalam proses politik secara penuh dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aksesibilitas pemilih tuli diwujudkan dalam pemilu 2024 di Kota Yogyakarta, dengan penekanan khusus pada pengalaman mereka di setiap tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemilih tuli, KPU, KPPS, Gerkatin, dan SIGAB, serta analisis dokumentasi. Teori Model Sosial dan Teori Aksesibilitas digunakan sebagai kerangka konseptual untuk melihat bahwa hambatan yang muncul bukan hanya sekadar masalah teknis, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan kegagalan sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi pemilih tuli belum terwujud secara utuh. Pendataan, masih tergantung pada pihak ketiga (seperti ketua RT dan keluarga) dan mengakibatkan data pemilih tidak akurat. Kemudian, sosialisasi cenderung bersifat `perfomatif`, tanpa dukungan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang fungsional, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih terdapat hambatan struktural dan birokratis, seperti minimnya alat bantu visual, pelayanan petugas yang belum optimal dan justifikasi ketiadaan JBI karena alasan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas belum dianggap sebagai hak konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pendataan, peningkatan kualitas sosialisasi, pelatihan petugas, serta pelibatan difabel sebagai penyelenggara. Sinergi antara KPU dan Gerkatin juga perlu diperkuat untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif. Kata Kunci: Aksesibilitas, Pemilih Tuli, Pemilu, Partisipasi Politik, Inklusivitas, Model Sosial Disabilitas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item